Atasi Over Kapasitas, Kakanwil Kemenkumham NTB Usulkan Pembangunan 2 Lapas Baru

Mataram NTB  – Sebagai upaya untuk mengurangi over kapasitas di lembaga pemasyarakatan di wilayah kerja Kanwil Kemenkumham NTB, perlu dibangun satuan kerja pemasyarakatan baru di wilayah Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Sumbawa Barat. Selain itu perlu juga dibangun satuan kerja keimigrasian di Kabupaten Lombok Tengah, mengingat di wilayah tersebut ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sehingga menjadi salah satu destinasi pilihan wisatawan mancanegara. 

Pernyataan tersebut dikemukakan Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan saat menerima kunjungan tim dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam rangka pemantauan Lembaga Pemasyarakatan di wilayah hukum Kanwil Kemenkumham NTB di Lapas Kelas II A Lombok Barat, Selasa (19/12). 

Baca juga: Polres Dompu Gelar Upacara Pisah Sambut Kapolres Lama dan Kapolres Baru

Sebelumnya, tim dari Bappenas juga mengunjungi Lapas Perempuan Kelas III Mataram. “Kami berharap agar roadmap pembangunan yang telah kami susun perihal perlunya penambahan satker pemasyarakatan dan satker imigrasi dapat menjadi skala prioritas pembangunan tahun 2025-2029, ” kata Parlindungan.

Tim dari Bappenas dipimpin Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan Bappenas Nursyaf Rullihandia S dan Direktur Hukum dan Regulasi Bappenas Dewo Broto Joko Putranto. Turut serta dalam kegiatan tersebut Kabag PP Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Dimas Krisna Setiawan. 

Baca juga: Wilson Lalengke: Perjalanan Panjang Jammu dan Kashmir Menuju Kemakmuran

Kakanwil Kemenkumham NTB didampingi Kadiv Pemasyarakatan Herman Sawiran, Kalapas Kelas II A Lombok Barat M Fadli, dan Kalapas Perempuan Kelas III Mataram Riva Dilyanti. Selain mengunjungi Lapas Kelas II A Lombok Barat, tim juga menyambangi Lapas Perempuan Kelas III Mataram. 

Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan Bappenas Nursyaf Rullihandia S,   menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan pembangunan Lapas di tahun 2023 dan kesiapan anggaran tahun 2025 terutama terkait pemenuhan hak WBP di Lapas Kelas IIA Lombok Barat.

Baca juga: HPN 2022, Mahfud MD: Pers Harus Mampu Ciptakan Ruang Publik Yang Beradab

“Bappenas sudah menyusun RPJMN 2025-2029 di mana dalam penyusunan dan perencanaan anggaran termasuk juga pemenuhan sarpras yang dibutuhkan. Dengan kunjungan yang diselenggarakan, kami berharap dapat gambaran yang jelas terkait apa yang dibutuhkan dalam perencanaan yang akan disusun sehingga bisa menjadi bahan dalam menyusun RPJMN, ” terang Nursyaf. 

Kabag PP Ditjenpas Dimas Krisna berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kolaborasi dan sinergi antar-Kementerian/Lembaga sehingga dapat mengetahui langsung permasalahan yang terjadi. 

Baca juga: TNI AL Komitmen Modernisasi Alutsista dan Optimalisasi Operasi Kemanusiaan

Kepala Lapas Perempuan Kelas III Mataram, Riva Dilyanti menyampaikan kondisi  saat ini, isi hunian berjumlah 213 orang dengan kapasitas hunian saat ini 370 orang. Jumlah blok hunian ada 3 blok hunian dan jumlah kamar hunian keseluruhan sebanyak 33 kamar. 

Kalapas Kelas II A Lombok Barat M Fadli menuturkan, dengan datang langsung ke lapas, tim dari Bappenas dapat melihat secara langsung perihal kondisi lapas saat ini, termasuk masalah over kapasitas. 

Baca juga: DPP AJMII dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Jawa Barat Sepakat Tingkatkan Kemampuan Literasi Siswa SMK/SMA

Kegiatan diakhiri dengan melihat kerajinan hasil karya warga binaan Lapas Kelas II A Lombok Barat dan  Lapas Perempuan Kelas III Mataram. Lapas Perempuan Mataram memperkenalkan produk hasil karya warga binaan Lapas Perempuan Mataram yaitu kain tenun. (Adb)